KEBANGSAANKU, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) mengusulkan empat lokasi strategis untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat. Empat lokasi tersebut adalah Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyebut dua dari empat lokasi tersebut, yakni Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna, relatif siap digunakan. Terutama Sentra Wyata Guna yang memiliki keunikan tersendiri karena berada dalam lingkungan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang dikelola Pemdaprov Jabar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Kami ingin siswa difabel di Wyata Guna tidak direlokasi, melainkan diintegrasikan dengan Sekolah Rakyat sehingga menjadi lembaga pendidikan inklusif,” ujar Herman dalam Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan pemangku kepentingan di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Ia juga menegaskan kesiapan Pemdaprov Jabar untuk berbagi pembiayaan dalam pengelolaan sekolah ini. “Kami siap menghibahkan bangunan yang ada di Bina Siswa Cisarua agar memudahkan tata kelola keuangan dan akuntabilitasnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Herman.
Lebih lanjut, Pemdaprov Jabar juga telah mengidentifikasi tiga lahan potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat baru. Ketiga lokasi tersebut adalah lahan seluas 10 hektare di Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, 10 hektare di Kota Bandung, dan 5 hektare di Jatinangor, Sumedang.
45 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa sebanyak 45 Sekolah Rakyat telah siap memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025-2026.
“Hingga kini, baru 45 lokasi yang benar-benar siap beroperasi sebagai Sekolah Rakyat,” ujar Saifullah.
Kementerian Sosial sendiri telah menerima 198 usulan lokasi, terdiri dari 115 lahan kosong dan 36 aset bangunan yang berpotensi direvitalisasi. Dari jumlah tersebut, 151 lokasi masih dalam tahap kajian.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang sepenuhnya gratis, termasuk penyediaan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum. Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dengan prioritas bagi siswa dari keluarga dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi terendah.
“Jika desil 1 dan 2 sudah terpenuhi, maka desil 3 dapat dipertimbangkan, tetapi prioritas tetap pada yang paling membutuhkan,” tegas Saifullah.
Pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat prasejahtera, memberikan akses pendidikan berkualitas, serta mendukung kesetaraan dan inklusivitas dalam dunia pendidikan.
