KEBANGSAANKU.ID – Langkah Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, diikuti empat kepala daerah lain di Jabar.
Dedi yang menolak jatah mobil dinas baru, diikuti Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Wali Kota Bekasi, Bupati Subang, dan Bupati Purwakarta.
Keputusan ini sebagai bukti komitmen pada pembangunan masyarakat, dengan cara mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Empat pimpinan daerah, Purwakarta, Subang, Bogor, dan Kota Bekasi, telah menyatakan tidak akan memakai mobil dinas baru. Mereka memilih menggunakan mobil pribadi,” kata Dedi Mulyadi seperti dikutip msn.com.
Bukti penolakan terhadap mobil dinas baru ini terungkap dalam unggahan di akun TikTok Dedi Mulyadi bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade).
Dedi menanyakan apakah mereka memerlukan mobil dinas baru atau tidak. Rudy menjawab bersama wakilnya tidak akan menggunakan fasilitas tersebut.
“Kami berkomitmen untuk tidak memakai mobil dinas baru. Pendopo Bupati Bogor juga akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat Bogor,” kata Rudy.
Jaro Ade menambahkan, anggaran pembelian mobil dinas lebih baik digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu.
“Mobil sudah ada, lebih baik fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni,” timpalnya.
Dalam video lain, saat Dedi merekam percakapan dengan Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto, apakah akan menggunakan mobil dinas baru, Tri dengan yakin menjawab bahwa mobil pribadinya sudah cukup.
“Mobil pribadi ada, sudah cukup,” tegas Tri.
Dedi mengapresiasi langkah tersebut dan menegaskan bahwa anggaran untuk mobil dinas bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting, seperti pembangunan jalan atau bantuan masyarakat miskin.
Komitmen Dedi menolak mobil dinas baru terungkap ketika bertemu dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Jumat lalu (10/1/2025).
“Saya minta ke Pak Pj, tolong jangan belikan saya mobil baru, itu saja. Tidak usah, saya juga punya mobil, sudah cukup. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru dengan mobil baru,” katanya.
Dedi mengatakan, anggaran mobil dinas baru lebih baik digunakan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti pembangunan jalan atau bantuan untuk masyarakat miskin.
“Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan (dialihkan) untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin saja, nanti kita ubah di perubahan,” terangnya. (*)