KEBANGSAANKU.ID – Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri dari Damaskus pasca-tumbang setelah perlawanan hebat kaum pemberontak, Minggu (8/12/2024).
Kelompok pemberontak menguasai ibu kota, Damaskus dan Assad beserta keluarga mdlatikan diri ke Moskwa, Rusia.
Warga Suriah turun ke jalan dan membentangkan bendera serta meneriakkan yel-yel. Warga merayakan berakhirnya rezim keluarga Assad yang berkuasa selama 53 tahun.
Kekuasaan keluarga ini dimulai sejak Hafez al-Assad, ayah Bashar, menjadi presiden pada 1930.
Dikutip dari msn.com, dari AFP, pemerintahan Bashar al-Assad jatuh setelah para pemberontak menggempur Damaskus selama 11 hari terakhir.
Pemberontakan telah dimulai sejak 13 tahun lalu, ketika Assad secara sewenang-wenang membubarkan gelombang protes anti-pemerintah pada 2011.
Pemimpin kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Abu Mohammed al-Jolani, yang mempelopori serangan tersebut, dalam sebuah pidato di Masjid Umayyah, Damaskus, mengatakan, kejatuhan Assad adalah kemenangan bersejarah.
“Kemenangan ini, saudara-saudaraku, merupakan kemenangan bersejarah bagi wilayah ini,” kata al-Jolani.
Warga Suriah bersorak-sorai di jalan-jalan ketika pemberontak mengumumkan kejatuhan Assad. Tembakan perayaan terdengar bersamaan dengan teriakan, “Suriah adalah milik kita dan bukan milik keluarga Assad”.
Puluhan laki-laki, perempuan, dan anak-anak memasuki kediaman mewah Assad yang sebagian besar isinya telah dilucuti.
Di seluruh negeri, warga Suriah menggulingkan patung-patung Hafez al-Assad, ayah Bashar dan pendiri sistem pemerintahan represif yang ia warisi.
Selama 50 tahun terakhir di Suriah, perbedaan pendapat atau bahkan keluhan kecil terhadap pemerintahan Assad dapat berarti penjara atau kematian.
Para pemberontak mengatakan, mereka telah membebaskan para tahanan, termasuk di penjara Sednaya, tempat rezim Assad melakukan kekejaman terburuk.
Sementara Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard mengatakan, rakyat Suriah akhirnya memiliki kesempatan untuk hidup bebas dari rasa takut setelah lebih dari lima dekade mengalami kebrutalan dan penindasan.
Di bawah pemerintahan Bashar al-Assad, dan sebelum dia, ayahnya Hafez al-Assad, warga Suriah telah menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia mengerikan.
Pelanggaran tersebut termasuk serangan dengan senjata kimia, bom barel, serta pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa.
“Kesempatan bersejarah ini harus dimanfaatkan dan pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung selama puluhan tahun harus diperbaiki,” kata Callamard, dikutip dari laman Amnesty International, Minggu (8/12/2024).
Sejak pemberontakan dimulai di Suriah pada 2011, Amnesty International mendokumentasikan pasukan Pemerintah Suriah, dengan dukungan Rusia, berulang kali menyerang daerah-daerah yang dikuasai kelompok oposisi bersenjata.
Rezim Assad melakukan serangan tanpa pandang bulu ke rumah-rumah warga sipil, rumah sakit, dan fasilitas medis, seringkali menggunakan senjata yang tidak terarah seperti bom barel, senjata pembakar, dan amunisi yang dilarang secara internasional.
Pada 2017, Amnesty International menerbitkan laporan berjudul “Human Slaughterhouse” yang mengungkapkan pihak berwenang di bawah rezim Assad telah melakukan kekejaman terhadap tahanan di penjara militer Sednaya.
Penjara militer Sednaya adalah tempat rezim Assad secara diam-diam membantai rakyatnya sendiri. Para korban sebagian besar adalah warga sipil yang dianggap menentang pemerintah.
Sejak tahun 2011, ribuan orang telah dieksekusi di luar hukum dengan cara digantung massal, yang dilakukan pada malam hari dan dalam kerahasiaan.
Banyak tahanan lain di Sednaya yang tewas setelah disiksa berulang kali dan secara sistematis tidak diberi makanan, air, obat-obatan dan perawatan medis.
Pemerintah Suriah telah menggunakan penyiksaan dan penghilangan paksa sebagai cara untuk menumpas perbedaan pendapat selama beberapa dekade.
Pada 1987, Amnesty International mendokumentasikan penyiksaan sistematis di penjara-penjara Suriah. Namun, sejak 2011, pelanggaran pemerintah Suriah terhadap para tahanan
telah meningkat secara drastis dalam hal jumlah dan tingkat keparahan.
Menurut data yang dihimpun kelompok Human Rights Data Analysis Group, setidaknya 17.723 orang tewas dalam tahanan pemerintah antara Maret 2011 dan Desember 2015, atau rata-rata 300 kematian setiap bulannya.
Callamard menyerukan kepada kelompok oposisi untuk tidak mengulang kekejaman Assad setelah mereka berhasil meruntuhkan kekuasaannya.
“Langkah yang paling penting adalah keadilan, dan bukan pembalasan. Kami mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik saat ini untuk sepenuhnya menghormati hukum konflik bersenjata,” kata Callamard.
“Hal ini termasuk kewajiban untuk tidak menyerang siapa pun yang dengan jelas menyatakan niat untuk menyerah, termasuk pasukan pemerintah, dan memperlakukan siapa pun yang ditahan secara manusiawi,” ujar dia. (*)